By Republika Newsroom
Sabtu, 27 Juni 2009 pukul 18:08:00
JAKARTA--Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menegaskan, sebagai organisasi sosial-keagamaan, Muhammadiyah tidak akan mengeluarkan fatwa agar warganya memilih pasangan capres/cawapres tertentu.
Namun demikian, Muhammadiyah juga tidak akan membiarkan warganya memberikan pilihan politik tanpa tuntunan yang telah dirumuskan organisasi.
"Muhammadiyah tidak akan dan tidak pernah memerintahkan langsung agar warganya memilih pasangan capres/cawapres nomor satu, nomor dua, atau nomor tiga. Tidak akan pernah terjadi yang seperti ini," tegas Din pada acara pengajian bulanan warga Muhammadiyah di gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (26/6) malam.
Terkait pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2009, Din melanjutkan, Muhammadiyah telah merumuskan sembilan kriteria capres/cawapres yang dinilai sesuai dengan visi dan misi organisasi. Sembilan kriteria disusun melalui dua kali rapat pleno pengurus Muhammadiyah dari seluruh provinsi yang kemudian menjadi maklumat resmi Muhammadiyah dalam pilpres 2009.
"Maklumat ini akan menjadi panduan untuk memilih, PP Muhammadiyah tidak lagi membiarkan warganya memberikan suara tanpa panduan yang jelas. Sayang suara besar Muhammadiyah nanti ke mana-mana," urai Din.
Muhammadiyah, lanjut Din, tentu tidak akan menghalangi atau menunggangi hak politik dan hak demokrasi para warganya dalam menentukan pilihan. Namun demikian, warga Muhammadiyah juga perlu tahu substansi prinsip yang telah diputuskan organisasi terkait capres/cawapres.
Berbeda dengan pemilihan legislatif, Muhammadiyah dengan tegas memberikan maklumat pilpres dengan berpandangan pada asas manfaat terhadap organisasi. "Kalau pemilu legislatif kemarin, silahkan memilih partainya masing-masing yang sesuai hati. Tapi pilpres harus mengikuti maklumat organisasi jika memang mencintai dan ingin berjuang untuk Muhammadiyah."
Din menuturkan, di antara sembilan maklumat Muhammadiyah adalah figur capres/cawapres harus berada di atas semua kelompok/golongan dan bukan merupakan kelompok atau partainya sendiri.
Selanjutnya, figur capres/cawapres yang dipilih adalah pasangan yang mampu mengakhiri fase transisi Indonesia sejak masa reformasi dimulai tahun 1998 silam. Selama 11 tahun reformasi, kata Din, bangsa ini belum mampu mengakhiri masa transisi yang mampu membuat Indonesia sejajar dengan negara-negara maju di Asia lainnya.
Kriteria berikutnya, figur capres/cawapres pilihan Muhammadiyah adalah pasangan yang mampu memadukan visi dengan kemampuan pelaksanaan di lapangan.
"Pasangan ini mampu mengambil keputusan-keputusan yang tegas, jelas, cepat, sehingga mampu memberikan perubahan dibandingkan lima tahun belakangan," urai Muhammadiyah.
Kecuali itu, Din melanjutkan, pasangan calon juga harus betul-betul menegaskan visi kemandirian bangsa, baik secara politik, ekonomi, dan pertahanan-keamanan.
Terutama masalah ekonomi, kata Din, pasangan calon harus mampu mewujudkan kemandirian ekonomi yang bisa menghalau kekuatan kapitalisasi global. "Karena selama ini pasar telah dibuka sebebas-bebasnya pada kapitalisme, ini harus dihentikan."
Adapun panduan terakhir yaitu figur harus akomodatif terhadap aspirasi umat Islam, khususnya Muhammadiyah. Pengalaman lima tahun terakhir yang menunjukkan hampir tidak ada satu pun aspirasi Muhammadiyah yang diakomodasi pemerintah, kata Din, hendaknya juga menjadi pertimbangan dalam memilih capres/cawapres.
"Tentu Muhammadiyah berharap presiden dan wakil presiden mendatang bisa akomodatif terhadap Muhammadiyah," tandas Dien.ade/taq
Referensi Republika
Sabtu, 27 Juni 2009 pukul 18:08:00
JAKARTA--Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menegaskan, sebagai organisasi sosial-keagamaan, Muhammadiyah tidak akan mengeluarkan fatwa agar warganya memilih pasangan capres/cawapres tertentu.
Namun demikian, Muhammadiyah juga tidak akan membiarkan warganya memberikan pilihan politik tanpa tuntunan yang telah dirumuskan organisasi.
"Muhammadiyah tidak akan dan tidak pernah memerintahkan langsung agar warganya memilih pasangan capres/cawapres nomor satu, nomor dua, atau nomor tiga. Tidak akan pernah terjadi yang seperti ini," tegas Din pada acara pengajian bulanan warga Muhammadiyah di gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (26/6) malam.
Terkait pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2009, Din melanjutkan, Muhammadiyah telah merumuskan sembilan kriteria capres/cawapres yang dinilai sesuai dengan visi dan misi organisasi. Sembilan kriteria disusun melalui dua kali rapat pleno pengurus Muhammadiyah dari seluruh provinsi yang kemudian menjadi maklumat resmi Muhammadiyah dalam pilpres 2009.
"Maklumat ini akan menjadi panduan untuk memilih, PP Muhammadiyah tidak lagi membiarkan warganya memberikan suara tanpa panduan yang jelas. Sayang suara besar Muhammadiyah nanti ke mana-mana," urai Din.
Muhammadiyah, lanjut Din, tentu tidak akan menghalangi atau menunggangi hak politik dan hak demokrasi para warganya dalam menentukan pilihan. Namun demikian, warga Muhammadiyah juga perlu tahu substansi prinsip yang telah diputuskan organisasi terkait capres/cawapres.
Berbeda dengan pemilihan legislatif, Muhammadiyah dengan tegas memberikan maklumat pilpres dengan berpandangan pada asas manfaat terhadap organisasi. "Kalau pemilu legislatif kemarin, silahkan memilih partainya masing-masing yang sesuai hati. Tapi pilpres harus mengikuti maklumat organisasi jika memang mencintai dan ingin berjuang untuk Muhammadiyah."
Din menuturkan, di antara sembilan maklumat Muhammadiyah adalah figur capres/cawapres harus berada di atas semua kelompok/golongan dan bukan merupakan kelompok atau partainya sendiri.
Selanjutnya, figur capres/cawapres yang dipilih adalah pasangan yang mampu mengakhiri fase transisi Indonesia sejak masa reformasi dimulai tahun 1998 silam. Selama 11 tahun reformasi, kata Din, bangsa ini belum mampu mengakhiri masa transisi yang mampu membuat Indonesia sejajar dengan negara-negara maju di Asia lainnya.
Kriteria berikutnya, figur capres/cawapres pilihan Muhammadiyah adalah pasangan yang mampu memadukan visi dengan kemampuan pelaksanaan di lapangan.
"Pasangan ini mampu mengambil keputusan-keputusan yang tegas, jelas, cepat, sehingga mampu memberikan perubahan dibandingkan lima tahun belakangan," urai Muhammadiyah.
Kecuali itu, Din melanjutkan, pasangan calon juga harus betul-betul menegaskan visi kemandirian bangsa, baik secara politik, ekonomi, dan pertahanan-keamanan.
Terutama masalah ekonomi, kata Din, pasangan calon harus mampu mewujudkan kemandirian ekonomi yang bisa menghalau kekuatan kapitalisasi global. "Karena selama ini pasar telah dibuka sebebas-bebasnya pada kapitalisme, ini harus dihentikan."
Adapun panduan terakhir yaitu figur harus akomodatif terhadap aspirasi umat Islam, khususnya Muhammadiyah. Pengalaman lima tahun terakhir yang menunjukkan hampir tidak ada satu pun aspirasi Muhammadiyah yang diakomodasi pemerintah, kata Din, hendaknya juga menjadi pertimbangan dalam memilih capres/cawapres.
"Tentu Muhammadiyah berharap presiden dan wakil presiden mendatang bisa akomodatif terhadap Muhammadiyah," tandas Dien.ade/taq
Referensi Republika
Comments :
0 komentar to “Muhammadiyah Cenderung ke JK-Wiranto”
Post a Comment