Kasus Ambalat
Rabu, 03 Juni 2009 16:43 WIB
Penulis : Maya Puspita Sari
JAKARTA--MI: DPR akan mendesak pemerintah menggunakan nota protes untuk menyikapi gangguan-gangguan pihak Malaysia terhadap perairan Ambalat. Bila nota protes ini tidak digubris oleh Malaysia, DPR berencana menyetujui agar TNI bertindak keras melakukan langkah konfrontasi agar Malaysia menarik kapal-kapal perangnya.
"DPR sudah sangat kuat meminta kepada pemerintah untuk membuat nota protes tentang gangguan-gangguan Malaysia terhadap Ambalat. Kita minta pemerintah tegas menggunakan nota diplomatik dan nota protes kalau tidak ada perubahan, baru kita minta Dubes Indonesia ditarik," ujar Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Rabu (3/6).
Ia menegaskan duta besar Indonesia di Malaysia seharusnya bertindak proaktif menyelesaikan persoalan ini agar tidak terjadi kekerasan. "Bila ini terus-menerus terjadi bisa jadi DPR menyetujui agar TNI bertindak keras melakukan langkah-langkah pressure berupa konforntasi di lapangan dengan kapal-kapal Malaysia. Kita harus ada keberanian," tukasnya.
Ia menambahkan salah satu tujuan kedatangan ketua senat Belanda dan delegasinya adalah kerjasama dalam hal bantuan kapal-kapal pertahanan untuk laut dari Belanda. Belanda, lanjutnya, selama ini telah membantu meminjamkan kapal-kapal perang kepada Indonesia.
"Kita butuh bantuan dan pinjaman kapal perang ini dengan cepat terutama untuk mengatasi kekuatan-kekuatan asing yang mengganggu perbatasan Indonesia. Kita butuh kapal pertahanan dan kapal perang dan membuka pintu kepada pihak Belanda agar dalam krisis Ambalat ini juga membantu kerja sama khususnya dalam membantu meingkatkan kualitas kapal kita," tutur Muhaimin. (MP/OL-06)
Referensi Media Indonesia
Rabu, 03 Juni 2009 16:43 WIB
Penulis : Maya Puspita Sari
JAKARTA--MI: DPR akan mendesak pemerintah menggunakan nota protes untuk menyikapi gangguan-gangguan pihak Malaysia terhadap perairan Ambalat. Bila nota protes ini tidak digubris oleh Malaysia, DPR berencana menyetujui agar TNI bertindak keras melakukan langkah konfrontasi agar Malaysia menarik kapal-kapal perangnya.
"DPR sudah sangat kuat meminta kepada pemerintah untuk membuat nota protes tentang gangguan-gangguan Malaysia terhadap Ambalat. Kita minta pemerintah tegas menggunakan nota diplomatik dan nota protes kalau tidak ada perubahan, baru kita minta Dubes Indonesia ditarik," ujar Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, Rabu (3/6).
Ia menegaskan duta besar Indonesia di Malaysia seharusnya bertindak proaktif menyelesaikan persoalan ini agar tidak terjadi kekerasan. "Bila ini terus-menerus terjadi bisa jadi DPR menyetujui agar TNI bertindak keras melakukan langkah-langkah pressure berupa konforntasi di lapangan dengan kapal-kapal Malaysia. Kita harus ada keberanian," tukasnya.
Ia menambahkan salah satu tujuan kedatangan ketua senat Belanda dan delegasinya adalah kerjasama dalam hal bantuan kapal-kapal pertahanan untuk laut dari Belanda. Belanda, lanjutnya, selama ini telah membantu meminjamkan kapal-kapal perang kepada Indonesia.
"Kita butuh bantuan dan pinjaman kapal perang ini dengan cepat terutama untuk mengatasi kekuatan-kekuatan asing yang mengganggu perbatasan Indonesia. Kita butuh kapal pertahanan dan kapal perang dan membuka pintu kepada pihak Belanda agar dalam krisis Ambalat ini juga membantu kerja sama khususnya dalam membantu meingkatkan kualitas kapal kita," tutur Muhaimin. (MP/OL-06)
Referensi Media Indonesia
Comments :
0 komentar to “Pemerintah Diminta Gunakan Nota Protes”
Post a Comment