Rabu, 13 Mei 2009 07:40 WIB
JAKARTA--MI: Partai Demokrat menunda penandatanganan kontrak koalisi dengan sejumlah partai politik karena tidak ada kesepakatan menjadikan Boediono sebagai cawapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 8 Juli 2009.
"Kami sudah ada konfirmasi dari Partai Demokrat malam ini bahwa penandatanganan kontrak politik yang dilakukan besok (Rabu 13/5) sudah ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan," ujar Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta di Hotel Nikko, Jakarta, Selasa (12/5) semalam.
Menurut Anis, penundaan penandatanganan kontrak politik itu dilakukan tanpa ada alasan yang jelas dan disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat Hadi Utomo.
Karena itu PKS bersama ketiga partai lain yakni PAN, PPP, dan PKB bertemu membahas situasi yang berkembang, namun perwakilan PKB yang disebut-sebut sebagai pengusul pertemuan itu tidak hadir hingga pertemuan berakhir.
Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar dua jam itu juga menyepakati semua nota kesepahaman yang nantinya akan ditandatangani dengan Partai Demokrat hanya akan dilakukan secara bersamaan.
"Nota kesepahaman dalam kontrak politik hanya akan kita tandatangani secara bersamaan atau multilateral tidak dengan bilateral dan hasil pertemuan tiga parpol malam ini akan kita komunikasi dengan tingkat level pimpinan partai," ujarnya.
Baik PKS, PAN dan PPP juga mempersoalkan pola pengambil keputusan dalam menetapkan calon wakil presiden (cawapres) yang dilakukan secara sepihak dan mereka tidak mengetahui konsideran apa yang dipakai SBY menetapkan cawapresnya.
Padahal dalam kriteria cawapres yang ditetapkan sebelumnya terdapat poin aksesibilitas dan juga harus bisa memperkokoh koalisi partai yang ada. "Masalah sebesar ini kok tidak dibahas bersama, tetapi cuma pemberitahuan," ujarnya.
Di tempat yang sama Wasekjen PPP Muhammad Romahurmuzy menambahkan seharusnya Partai Demokrat melakukan pola komunikasi secara terbuka untuk membangun koalisi ke depan.
"Persoalannya adalah pola komunikasi belum terbuka, sementara kami harus mempertanggungjawabkan keputusan cawapres yang diambil kepada konstituen hingga ke tingkat bawah partai," kata dia. (Ant/OL-03)
Referensi Media Indonesia
JAKARTA--MI: Partai Demokrat menunda penandatanganan kontrak koalisi dengan sejumlah partai politik karena tidak ada kesepakatan menjadikan Boediono sebagai cawapres mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 8 Juli 2009.
"Kami sudah ada konfirmasi dari Partai Demokrat malam ini bahwa penandatanganan kontrak politik yang dilakukan besok (Rabu 13/5) sudah ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan," ujar Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta di Hotel Nikko, Jakarta, Selasa (12/5) semalam.
Menurut Anis, penundaan penandatanganan kontrak politik itu dilakukan tanpa ada alasan yang jelas dan disampaikan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat Hadi Utomo.
Karena itu PKS bersama ketiga partai lain yakni PAN, PPP, dan PKB bertemu membahas situasi yang berkembang, namun perwakilan PKB yang disebut-sebut sebagai pengusul pertemuan itu tidak hadir hingga pertemuan berakhir.
Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar dua jam itu juga menyepakati semua nota kesepahaman yang nantinya akan ditandatangani dengan Partai Demokrat hanya akan dilakukan secara bersamaan.
"Nota kesepahaman dalam kontrak politik hanya akan kita tandatangani secara bersamaan atau multilateral tidak dengan bilateral dan hasil pertemuan tiga parpol malam ini akan kita komunikasi dengan tingkat level pimpinan partai," ujarnya.
Baik PKS, PAN dan PPP juga mempersoalkan pola pengambil keputusan dalam menetapkan calon wakil presiden (cawapres) yang dilakukan secara sepihak dan mereka tidak mengetahui konsideran apa yang dipakai SBY menetapkan cawapresnya.
Padahal dalam kriteria cawapres yang ditetapkan sebelumnya terdapat poin aksesibilitas dan juga harus bisa memperkokoh koalisi partai yang ada. "Masalah sebesar ini kok tidak dibahas bersama, tetapi cuma pemberitahuan," ujarnya.
Di tempat yang sama Wasekjen PPP Muhammad Romahurmuzy menambahkan seharusnya Partai Demokrat melakukan pola komunikasi secara terbuka untuk membangun koalisi ke depan.
"Persoalannya adalah pola komunikasi belum terbuka, sementara kami harus mempertanggungjawabkan keputusan cawapres yang diambil kepada konstituen hingga ke tingkat bawah partai," kata dia. (Ant/OL-03)
Referensi Media Indonesia
Comments :
0 komentar to “Partai Demokrat Tunda Kontrak Koalisi”
Post a Comment